KULONPROGO. Dua jabatan strategis yang diduduki Perwira Menengah (Pamen) Polda DIY kembali dilakukan rotasi dalam Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Aula Ditpamobvit Polda DIY, Selasa (14/10/2014). Keduanya adalah jabatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda DIY dan Kapolres Kulonprogo.
Jabatan Karo SDM yang sebelumnya diemban oleh Kombes Baskoro Tri Prabowo akan diduduki oleh Kombes Rinto Djatmiko yang sebelumnya bertugas sebagai Kabag Binjas Rowatpers SSDM Polri. Sedangkan Kombes Baskoro akan diroling menjadi Karo SDM Polda Kalimantan Barat.
Sedangkan jabatan Kapolres Kulonprogo diserahkanterimakan dari AKBP Johanes Setiawan kepada AKBP Yuliyanto. Johanes digeser sebagai Kasubag Mindok Bacinfopers Robinkar SSDM Polri.
Kapolda DIY Brigjen Oerip Soebagyo menyatakan jabatan Karo SDM merupakan jabatan penting dalam membantu pimpinan untuk mewujudkan personel yang berkualitas.
Beberapa hal yang harus segera dilakukan oleh Biro SDM selaku penjuru pembinaan personel antara lain menumbuhkan kebersamaan dan sinergi antar satuan. Terpenting lagi, kata dia, yakni meningkatkan akuntabilitas melalui pemberantasan KKN melalui sistem manajemen yang transparan serta peningkatan personel yang berkepribadian.
“Saat ini situasi personel sudah mencapai 83% dari DSP yang ditetapkan. Tapi penyebarannya belum merata,” terang Kapolda, Selasa (14/10/2014).
Oerip menambahkan kepangkatan Pamen di Polda DIY dinilai sudah berlebihan. Sedangkan level Perwira Pertama (Pama) dan Brigadir justru masih mengalami kekurangan. Sehingga kondisi itu memberikan dampak yang kurang baik terhadap pelaksanaan tugas.
Oleh karena itu, ditegaskan Oerip, tiap Satker dan Satwil yang berada di bawah komando Biro SDM harus benar-benar teliti dan cermat menempatkan kemampuan individu agar dapat melaksanakan tugas pokok Polri.
Sedangkan kepada Kapolres Kulonprogo yang baru, Oerip meminta untuk terus menjaga kamtibmas agar tetap kondusif. Di Kulonprogo, kata dia, perubahan dinamis di komunitas masyarakat akan diikuti oleh gangguan Kamtibmas. Contohnya proses pembangunan bandara Kulonprogo dan polemik pasir besi. Menurutnya, Polres Kulonprogo akan disibukkan dengan aksi unjukrasa baik yang menolak maupun mendukung.
“Ini apabila tidak dikelola dengan baik maka akan berpengaruh terhadap elemen pemerintahan. Kami berharap penanganan gangguan kamtibmas harus tuntas profesional dan berkeadilan,” ungkap Kapolda.
0 komentar:
Posting Komentar