Jakarta – Kapolres Kulon Progo, AKBP Dr. Wilson Bugner F. Pasaribu, S.I.K., M.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada Kamis (19/6/2025). Mengusung tema “Polri yang Posisi Mendukung Peningkatan Produktivitas Swasembada Pangan, Energi, dan Ekonomi Inklusif,” kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mengevaluasi sekaligus merumuskan arah kebijakan Polri ke depan.
Dalam forum nasional tersebut, Polres Kulon Progo berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan menerima penghargaan di bidang reformasi birokrasi. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas capaian Polres Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi organisasi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
AKBP Wilson Bugner menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini adalah buah kerja keras kolektif dari seluruh jajaran Polres Kulon Progo dalam membangun institusi kepolisian yang profesional, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami termasuk salah satu yang beruntung mendapatkan penghargaan ini. Tapi lebih dari itu, penghargaan ini adalah bentuk motivasi dan pemicu semangat bagi kami di daerah untuk terus berkarya, meningkatkan pelayanan, dan menghadirkan kepolisian yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap AKBP Wilson kepada awak media.
Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa keberhasilan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah-langkah baru untuk memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, terutama dalam bidang pelayanan publik dan penegakan hukum.
“Ini adalah trigger penting bagi Polri untuk lebih presisi, lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat, serta lebih kuat dalam menghadirkan keadilan dan ketertiban. Kami ingin terus menjadi bagian dari solusi, terutama dalam konteks pelayanan dan perlindungan masyarakat,” tambahnya.
Musrenbang Polri 2025 sendiri menjadi ajang strategis yang tidak hanya membahas capaian dan tantangan institusi, tetapi juga mendorong sinergi antar satuan kerja dalam menghadapi isu-isu krusial nasional seperti ketahanan pangan, energi, dan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan sosial.
0 komentar:
Posting Komentar